Satu hal yang paling sering diangkat sewaktu pemilu kemarin adalah soal DPT yang berantakan. Sebenernya ini adalah hal yang lucu, sangking lucunya, saya enggak bisa tertawa lagi. Maksudnya gini, KPU sudah melaksanakan pemilu model ini 2 kali, 2004 dan 2009 (1999 termasuk oleh KPU gak ? ). Diantara kedua pemilu tersebut, pemilih minimal melaksanakan 1 kali pemilihan lokal, baik untuk gubernur atau walikota/bupati. Oleh karena itu seharusnya data yang dimiliki KPU sudah relatif baik, karena ada proses perbaikan beberapa kali. Makanya lucu kalau seorang pemilih yang namanya terdaftar di pemilu 2004 dan pemilu lokal tiba-tiba tidak terdaftar di pemilu kali ini. Yang lebih lucu lagi ada seorang ketua RT yang tidak terdaftar di DPT, halah !!!
Memang sih, data penduduk adalah data yang sangat dinamis. Dengan tingkat pertumbuhan masyarakat kita yang tinggi (dan tingkat kesehatan yang relatif rendah), maka data penduduk baru yang perlu dimasukkan dan data penduduk yang meninggal yang perlu diperbaharui setiap hari cukup tinggi. Tapi sebenernya hal ini bukan jadi alasan untuk pemerintah, apalagi pemerintah yang tinggal di jaman ini, dimana komputer dan akses internet sudah jadi barang biasa. Saya jadi bayangin gimana pemerintah kita merencanakan dan melaksanakan program-program-nya kalo data masyarakat yang jadi target program-program tersebut enggak jelas. Jadi jangan kaget kita susah sekali keluar dari keterpurukan, karena semua hal yang kita lakukan didasarkan pada data yang gak jelas dan enggak berdasar. Jadi permasalahannya bukan cuma soal pemilu, tapi soal semua kebijakan pemerintah yang didasarkan pada hal yang enggak jelas, makanya jangan heran kalau hasilnya juga enggak jelas.
Saya jadi ingat sewaktu saya masih mahasiswa, sekitar tahun 2000. Saya dan beberapa orang teman diundang oleh sebuah kabupaten di jawa barat untuk mengevaluasi sebuah perangkat lunak GIS (katanya sih dananya bantuan bank dunia) yang dipakai untuk bantuan pengolahan data kependudukan. Kesimpulan saya dan teman-teman waktu itu adalah : Software itu sebenernya belum selesai dan enggak sesuai dengan kebutuhan real pemeritah daerah. Waktu itu kita nawarin sebuah software baru (sampe buat prototype-nya) jadi mirip-mirip google map sekarang (inget ini tahun 2000 loh). Data yang diolah sampai level penempatan lokasi rumah masyarakat di peta beserta data penghuninya. Belum web based sih, tapi sudah bekerja di mode jaringan.
Tapi sayang software buatan saya dan temen-teman saya tersebut dengan terpaksa di abaikan, alasannya adalah pemakaian software bantuan bank dunia tersebut (yang sebenernya belum selesai dan gak sesuai kebutuhan) adalah suatu keharusan. Kasihan bupatinya, sebenernya dia pengen maju, tapi birokrasi menghalanginya.
Dari pengalaman tadi, yang jadi permasalahan dalam pengolahan data kependudukan adalah jumlahnya. Oleh karena itu enggak mungkin kalau dilakukan oleh badan tertentu secara terpusat. Harus oleh orang yang di daerah tersebut, yang kenal betul dengan daerah dan orang-orang yang bersangkutan. Sebenarnya, birokrasi kita sudah tertata baik, kita punya jenjang pemerintah pusat - provinsi - kabupaten - kelurahan - kecamatan - rw -rt. Tentu aja struktur ini bisa dimanfaatkan untuk pendataan masyarakat.
Jadi gini, saya bayangin ada sebuah software (seharusnya web based), yang dipakai oleh pemerintah dari level RT. Jadi nanti ketua RT memasukan data warganya ke aplikasi tersebut. Kalau ada perubahan bisa dilakukan langsung ke aplikasi tersebut. Nanti ditingkat yang lebih tinggi memverifikasi data yang dimasukkan oleh level yang lebih rendah, berjenjang sampai ke pusat. Mungkin aplikasinya enggak perlu rumit dulu, yang penting bisa mencatat data masyarakat secara benar. Soal komputer dan koneksi internet ??? Kayaknya sudah bisa diusahakan deh, dulu aja telkom berani buat iklan yang bilang menjamah sekolah-sekolah sampai kedesa-desa, kenapa untuk keperluan pemerintahan tidak bisa ??? Mungkin kalau RT terlalu sulit untuk melatihnya ya, mungkin baiknya tingkat kecamatan.
Untuk buat aplikasi kependudukan itu kayaknya enggak sulit deh, kan intinya cuma insert-update-delete + report. Jadi enggak perlu alokasi milyaran untuk bangun aplikasi yang sangat berguna ini (beda sama website pemda/departemen yang bisa dianggarkan sampai 15 milyar). Mungkin yang agak besar untuk penyediaan komputer dan akses internet. Tapi katanya mentri kominfo mo nurunin tarif internet sampai 200% (halah, nurunin lebih dari 100% ??? jadi nanti kita internetan dibayar deh)
Tapi yang jadi permasalahan terbesar adalah kemauan pemerintah
Mungkin yang diatas-atas mudah dirayu untuk melaksanakan program ini, tapi yang dibawah akan menolak dengan keras. Ya gimana ya, soalnya kerjaan mereka mo ditambah sih
Apalagi kalo data masyarakat sangat jelas, susah untuk memanipulasi hasil program tertentu.
Makanya saya pikir, kayaknya kalo untuk mengharapkan pemeintah akan sangat sulit, sudah saatnya kita bangun sendiri basis data kemasyarakatan yang sebenernya sangat perlu untuk pemabangunan masayarakat kita. Kan di indonesia penggiat opensource sangat banyak. Seenggak-enggaknya yang menaruh perhatian dan make program opensource di indonesia sangat banyak. Terutama di kampus-kampus yang tersebar di semua pelosok indonesia. Gimana kalo kita yang punya kelebihan di bidang IT dan punya waktu luang untuk mulai bangun aplikasi dan menghimpun data yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh pemrintah sekarang. Daripada kita cuma komplain doang, mendingan do something kan ??
Jadi gini rencananya, tahap pertama adalah pembangunan aplikasi, mungkin yang terlibat adalah orang-orang yang punya kelebihan di programming dan database. Step kedua adalah deployment di. Saya sendiri dan klorofil bersedia menyiapkan servernya (lagian hosting/vps sekarang relatif murah kok
).Step ketiga adalah penyebaran/sosialisasi/rekruitment untuk proses input/maintenance data. Jadi nanti kita assign daerah beserta penangung jawab datanya. Saya sih ngarepin dari kampus-kampus banyak yang berminat, soalnya geografis yang tersebar cukup merata di indonesia, dan sebagian besar sudah terhubung ke jaringan. Step keempat adalah menyadarkan pemerintah soal basis data kita ini. Kalo mau gunain ya sukur banget, kalo bisa menyerap-nya ke birokrasi. Kalopun pemerintah enggak tertarik (atau malah merasa tersaingi seperti kasus Linux
) ya data tersebut sebenernya bisa bermanfaat banyak untuk yang lain, seperti dipergunakan untuk badan amal/zakat & lsm yang mau melakukan kegiatan, jadi kegiatan yang sifatnya membangun dan memberdayakan masyarakat bisa lebih efektif.
Gimana ??? Tertarik gak kalo kita mulai proyek Open ID Indonesia ? Kalo tertarik post komentar/alamat email/alamat blog anda disini ato kirim ke email : denny[at]klorofil.org. Daripada cuma komplain, mendingan do something kan ? Kalo banyak yang tertarik, kita mulai project ini secepatnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pemerintah, badan amal/zakat, lsm kedepannya bisa lebih efektif. Ditunggu ya…
April 12th, 2009 | Category: Gosip, Klorofil, Open Source, Programming | Comments (15)