DPT Berantakan ? Data Penduduk Juga ? Buat Gerakan Open ID Yuk !!!
Satu hal yang paling sering diangkat sewaktu pemilu kemarin adalah soal DPT yang berantakan. Sebenernya ini adalah hal yang lucu, sangking lucunya, saya enggak bisa tertawa lagi. Maksudnya gini, KPU sudah melaksanakan pemilu model ini 2 kali, 2004 dan 2009 (1999 termasuk oleh KPU gak ? ). Diantara kedua pemilu tersebut, pemilih minimal melaksanakan 1 kali pemilihan lokal, baik untuk gubernur atau walikota/bupati. Oleh karena itu seharusnya data yang dimiliki KPU sudah relatif baik, karena ada proses perbaikan beberapa kali. Makanya lucu kalau seorang pemilih yang namanya terdaftar di pemilu 2004 dan pemilu lokal tiba-tiba tidak terdaftar di pemilu kali ini. Yang lebih lucu lagi ada seorang ketua RT yang tidak terdaftar di DPT, halah !!!
Memang sih, data penduduk adalah data yang sangat dinamis. Dengan tingkat pertumbuhan masyarakat kita yang tinggi (dan tingkat kesehatan yang relatif rendah), maka data penduduk baru yang perlu dimasukkan dan data penduduk yang meninggal yang perlu diperbaharui setiap hari cukup tinggi. Tapi sebenernya hal ini bukan jadi alasan untuk pemerintah, apalagi pemerintah yang tinggal di jaman ini, dimana komputer dan akses internet sudah jadi barang biasa. Saya jadi bayangin gimana pemerintah kita merencanakan dan melaksanakan program-program-nya kalo data masyarakat yang jadi target program-program tersebut enggak jelas. Jadi jangan kaget kita susah sekali keluar dari keterpurukan, karena semua hal yang kita lakukan didasarkan pada data yang gak jelas dan enggak berdasar. Jadi permasalahannya bukan cuma soal pemilu, tapi soal semua kebijakan pemerintah yang didasarkan pada hal yang enggak jelas, makanya jangan heran kalau hasilnya juga enggak jelas.
Saya jadi ingat sewaktu saya masih mahasiswa, sekitar tahun 2000. Saya dan beberapa orang teman diundang oleh sebuah kabupaten di jawa barat untuk mengevaluasi sebuah perangkat lunak GIS (katanya sih dananya bantuan bank dunia) yang dipakai untuk bantuan pengolahan data kependudukan. Kesimpulan saya dan teman-teman waktu itu adalah : Software itu sebenernya belum selesai dan enggak sesuai dengan kebutuhan real pemeritah daerah. Waktu itu kita nawarin sebuah software baru (sampe buat prototype-nya) jadi mirip-mirip google map sekarang (inget ini tahun 2000 loh). Data yang diolah sampai level penempatan lokasi rumah masyarakat di peta beserta data penghuninya. Belum web based sih, tapi sudah bekerja di mode jaringan.
Tapi sayang software buatan saya dan temen-teman saya tersebut dengan terpaksa di abaikan, alasannya adalah pemakaian software bantuan bank dunia tersebut (yang sebenernya belum selesai dan gak sesuai kebutuhan) adalah suatu keharusan. Kasihan bupatinya, sebenernya dia pengen maju, tapi birokrasi menghalanginya.
Dari pengalaman tadi, yang jadi permasalahan dalam pengolahan data kependudukan adalah jumlahnya. Oleh karena itu enggak mungkin kalau dilakukan oleh badan tertentu secara terpusat. Harus oleh orang yang di daerah tersebut, yang kenal betul dengan daerah dan orang-orang yang bersangkutan. Sebenarnya, birokrasi kita sudah tertata baik, kita punya jenjang pemerintah pusat - provinsi - kabupaten - kelurahan - kecamatan - rw -rt. Tentu aja struktur ini bisa dimanfaatkan untuk pendataan masyarakat.
Jadi gini, saya bayangin ada sebuah software (seharusnya web based), yang dipakai oleh pemerintah dari level RT. Jadi nanti ketua RT memasukan data warganya ke aplikasi tersebut. Kalau ada perubahan bisa dilakukan langsung ke aplikasi tersebut. Nanti ditingkat yang lebih tinggi memverifikasi data yang dimasukkan oleh level yang lebih rendah, berjenjang sampai ke pusat. Mungkin aplikasinya enggak perlu rumit dulu, yang penting bisa mencatat data masyarakat secara benar. Soal komputer dan koneksi internet ??? Kayaknya sudah bisa diusahakan deh, dulu aja telkom berani buat iklan yang bilang menjamah sekolah-sekolah sampai kedesa-desa, kenapa untuk keperluan pemerintahan tidak bisa ??? Mungkin kalau RT terlalu sulit untuk melatihnya ya, mungkin baiknya tingkat kecamatan.
Untuk buat aplikasi kependudukan itu kayaknya enggak sulit deh, kan intinya cuma insert-update-delete + report. Jadi enggak perlu alokasi milyaran untuk bangun aplikasi yang sangat berguna ini (beda sama website pemda/departemen yang bisa dianggarkan sampai 15 milyar). Mungkin yang agak besar untuk penyediaan komputer dan akses internet. Tapi katanya mentri kominfo mo nurunin tarif internet sampai 200% (halah, nurunin lebih dari 100% ??? jadi nanti kita internetan dibayar deh)
Tapi yang jadi permasalahan terbesar adalah kemauan pemerintah 
Mungkin yang diatas-atas mudah dirayu untuk melaksanakan program ini, tapi yang dibawah akan menolak dengan keras. Ya gimana ya, soalnya kerjaan mereka mo ditambah sih Apalagi kalo data masyarakat sangat jelas, susah untuk memanipulasi hasil program tertentu.
Makanya saya pikir, kayaknya kalo untuk mengharapkan pemeintah akan sangat sulit, sudah saatnya kita bangun sendiri basis data kemasyarakatan yang sebenernya sangat perlu untuk pemabangunan masayarakat kita. Kan di indonesia penggiat opensource sangat banyak. Seenggak-enggaknya yang menaruh perhatian dan make program opensource di indonesia sangat banyak. Terutama di kampus-kampus yang tersebar di semua pelosok indonesia. Gimana kalo kita yang punya kelebihan di bidang IT dan punya waktu luang untuk mulai bangun aplikasi dan menghimpun data yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh pemrintah sekarang. Daripada kita cuma komplain doang, mendingan do something kan ??
Jadi gini rencananya, tahap pertama adalah pembangunan aplikasi, mungkin yang terlibat adalah orang-orang yang punya kelebihan di programming dan database. Step kedua adalah deployment di. Saya sendiri dan klorofil bersedia menyiapkan servernya (lagian hosting/vps sekarang relatif murah kok ).Step ketiga adalah penyebaran/sosialisasi/rekruitment untuk proses input/maintenance data. Jadi nanti kita assign daerah beserta penangung jawab datanya. Saya sih ngarepin dari kampus-kampus banyak yang berminat, soalnya geografis yang tersebar cukup merata di indonesia, dan sebagian besar sudah terhubung ke jaringan. Step keempat adalah menyadarkan pemerintah soal basis data kita ini. Kalo mau gunain ya sukur banget, kalo bisa menyerap-nya ke birokrasi. Kalopun pemerintah enggak tertarik (atau malah merasa tersaingi seperti kasus Linux 
) ya data tersebut sebenernya bisa bermanfaat banyak untuk yang lain, seperti dipergunakan untuk badan amal/zakat & lsm yang mau melakukan kegiatan, jadi kegiatan yang sifatnya membangun dan memberdayakan masyarakat bisa lebih efektif.
Gimana ??? Tertarik gak kalo kita mulai proyek Open ID Indonesia ? Kalo tertarik post komentar/alamat email/alamat blog anda disini ato kirim ke email : denny[at]klorofil.org. Daripada cuma komplain, mendingan do something kan ? Kalo banyak yang tertarik, kita mulai project ini secepatnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pemerintah, badan amal/zakat, lsm kedepannya bisa lebih efektif. Ditunggu ya…
April 13th, 2009 at 12:05 am
kl emang jadi,
saya ikut pak daftar. . .
moga-moga jadi,
udah brapa banyak ide yang terbuang dan tak terealisasikan? Hehe ^^
April 13th, 2009 at 12:12 am
Saya sebenernya bukan orang IT, basic saya hukum dikit, dan tau IT dikit banget
Bukan mau pesimis sih, tapi data ini nantinya kan perlu validitas. Nah terkait dengan validitas data, Apakah ada yg bisa njamin data yang dihimpun dan relawan yg direkrut bener2 independen?
Kalu untuk overall sih ok banget. saya ikut dan dukung…demi Indonesia. B-)
April 13th, 2009 at 12:32 am
Saya sendiri lebih setuju seandainya kita mendorong terus pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem administrasi kependudukan ini. Saya khawatir kalau administrasi kependudukan dikelola swasta, tidak ada jaminan terhadap data-data yang tersimpan di dalamnya. Saya sendiri tidak akan mau mengisikan data pribadi saya ke dalam database OpenId.
Mungkin baiknya komunitas opensource dapat mencoba mengembangkan sistemnya saja (bukan datanya) untuk diajukan ke depdagri, ditjen pajak, atau badan pertanahan nasional (sistem terintegrasi untuk administrasi penduduk, pajak, serta pertanahan).
April 13th, 2009 at 12:52 am
ya memang untuk masalah validitas, kalo yang mengerjakan swasta pasti dipertanyakan, sama saja dengan pemerintah, tapi yang pasti data pemerintah lebih legal (walau mungkin tidak valid). Sebenernya untuk aplikasi relatif gampang untuk dibangun, yang paling sulit adalah menggerakkan orang untk memakai sistem tersebut. Makanya saya mengajukan gerakan dari opensource, bukan untuk selamanya, tapi untuk memancing. Karena tipikal pemerintah indonesia, enggak bisa ngebangun dari awal, harus ngelihat buktinya dulu.
Ya datanya enggak di open sebebas-bebasnya, kan ada permasalahan dengan spammer ato malah paedofil yang cari mangsa, saya berfikir datanya terbuka untuk pengurus, pengurusnya perlu diverifikasi. Data bisa dishare ke lembaga yang membutuhkan dengan perjanjian legal. Untuk umum bisa dibatasi sampai statistik dasar, misalnya ada berapa orang di daerah tertentu, pembagian berdasarkan umur/jenis kelamin/pendidikan dll.
Saya bayangin nanti kita gabungin sama google map, supaya data-nya terhubung langsung ke pembagian geografis, malah kalo perlu seperti yang saya buat dulu, ada peta perumahan supaya tahu sampai level detil tentang masyarakat indonesia.
April 13th, 2009 at 12:58 am
Mau ikutannn!! bagus banget kalo bisa rapi data kependudukan kita. jadi gak bisa tipu2 lagi deh. tapi gue bisa bantu apa nih? gak ngerti2 IT soalnya..
April 13th, 2009 at 1:54 am
kabarnya pemerintah ada proyek NIK(nomor induk kependudukan) yang nantinya jadi id-unik warga negara, tapi kayaknya banyak yang ga rela periuk nasinya diganggu-ganggu (polisi dengan sim, pajak dengan npwp, deplu dengan paspor, dll) padahal sama-sama instansi di pemerintah
*pendapat iseng aja*
April 13th, 2009 at 2:46 am
Prinsip setuju, namun penerapannya sebaiknya di skala tertentu mas, kalau langsung “gebyah-uyah” ditingkat nasional resistensinya bakal tinggi sekali.
April 13th, 2009 at 3:04 am
woh ide yg mulia pak, semoga bisa terlaksana dan bisa membantu kemudahan RI ini
April 13th, 2009 at 5:53 am
Saya sih sebenernya yakin, di pemerintahan kita sekarang sudah ada ide ini dari dulu. Senggak-enggaknya setelah pemakaian komputer mulai masuk ke administrasi pemerintahan kita. Tapi gima ya, biasa lah, di pemerintahan kita segala sesuatu harus menjadi proyek, supaya dananya keluar. Saya enggak nyalahin sih, rapat yang sudah menjadi tugasnya aja dibayar, apalagi bangun sistem kayak gini.
Bener banget sih resistensi bakalan kuat banget, makanya bisa gak LSM dan organisasi sosial lain berkerja sama untuk bangun sistem yang sangat dibutuhin ini. Mudah-mudahan masih ada orang-orang yang enggak berorientasi proyek…
April 13th, 2009 at 2:10 pm
BlankOn siap mendistribusikan kliennya atau paling tidak menyediakan taut ke alamat pengisian data pada peramban web yang disertakan di BlankOn.
April 13th, 2009 at 7:26 pm
Kalau sekalian bikin aplikasi untuk bikin KTP, bisa juga kan?
April 13th, 2009 at 11:26 pm
pertama, komputer dan internet di negeri ini bukan barang biasa, komputer dan internet bagi kebanyakan rakyat kita adalah barang mewah, Indonesia bukan Jakarta dan Jakarta bukan Indonesia
kedua, dan jikapun ada komputer dan internet di setiap RT, sy masih ragu apakah para RT itu bisa menggunakannya ?
so kesimpulannya menurut sy bukan dari sisi aplikasi, sy rasa kalo soal aplikasi banyak Software House negri ini yg bisa membuat hal tsb, so yg sulit itu mengedukasi para entry datanya
dan kalo bicara langkah2 untuk mewujudkan SI kependudukan, tahap pertama itu bukan pembangunan aplikasi, justru tahap pertama itu edukasi bagaimana caranya masyarakat indonesia bisa melek komputer & internet (minimal ketua RT ataw RWnya lah biar bisa entry data)
tahap pertama ini juga mesti dibarengin dgn menurunkan harga internet, lalu setelah itu baru deh bikin aplikasi…
aplikasi yg sederhana bisa memberikan dampak yg signifikan bisa user dapat menggunakannya, sebaliknya aplikasi canggih tidak akan memberi dampak apa2 bila user tidak bisa menggunakannya
April 14th, 2009 at 12:59 am
dari pada debat kusir, mending buat aja dulu pilot project skala kab/kota, kecamatan, kel ato tingkat rt/rw juga ga pa2 yang penting ada yang memulai…
April 14th, 2009 at 8:01 am
Kalau menurut saya, kesulitan penerapan nomor KTP sebagai SIN (Single Identity Number) untuk semua layanan (pemilu, pendidikan, kesehatan, pajak, …) adalah seperti masalah “Circular cause and consequence” atau “Chicken or the egg” (periksa Circular_cause_and_consequence atau Chicken_or_the_egg di wikipedia).
Layanan tersebut sebetulnya memerlukan nomor ID yang unik untuk seorang warga yang idealnya adalah nomor KTP.
Namun layanan tersebut belum menggunakan nomor KTP sebagai nomor ID dengan alasan banyak KTP ganda dan di sisi lain banyak orang tidak punya KTP.
Mengapa ? Menurut saya karena KTP sendiri tidak punya guna apa - apa. Tanpa KTP-pun semua layanan tersebut biasanya masih tetap dapat diperoleh. Jadi banyak orang mengabaikan KTP.
Di sisi lain, karena “kurang berguna”, jadinya sanksi punya KTP ganda juga tidak berat, sehingga KTP ganda mudah diperoleh.
Lalu bagaimana baiknya ? Menurut saya untuk menghindari Masalah Ayam atau Telor tadi, untuk SIN kita jangan menciptakan nomor ID baru semacam nomor KTP tadi, tapi cukup menggunakan nomor ID dari suatu layanan yang menjangkau semua warga. Seperti di Amerika, mereka menggunakan “Social Security Number”.
Bagaimana di Indonesia ? Selama ini memang tidak ada layanan yang benar - benar menjangkau semua warga semacam “Social Security” di Amerika. Namun kabar baiknya, Pemerintah sudah lama mencanangkan akan adanya semacam “Social Security” tersebut dalam bentuk SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Rencananya jaminan sosial yang sekarang secara terpisah diselenggarakan melalui Askes (untuk PNS), Asabri (untuk TNI / Polri), Taspen (untuk Pensiunan), Jamsostek (untuk Pegawai Swasta), dan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin (Jamkesmas / Askeskin) akan disinambungkan sehingga menjadi satu sistem yang menjangkau seluruh warga. UU SJSN sendiri ada yaitu UU 40/2004 yang mengharuskan penerapan paling lambat dalam 5 tahun, jadi tahun ini.
Prasyaratnya yaitu DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) sudah terbentuk Oktober 2008 lalu.
Sementara RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) akan disahkan tahun ini.
Dugaan saya, dengan asumsi SJSN benar berjalan tahun ini, Nomor ID SJSN harusnya setara dengan SSN di Amerika sehingga bisa diandalkan sebagai SIN.
Jadi, tidak perlu ada KTP, karena di negara lain juga kebanyakan tidak ada semacam KTP ini.
May 14th, 2009 at 9:21 pm
slash join klo jadi….
October 28th, 2009 at 10:33 pm
kalau buku bisa bikin standar nomer dan open id bisa jadi pendorong menggunakan id yang sama di Internet kenapa nggak ya kalau proyek yang sama ada di indonesia? Ini sebenarnya masalah kebiasaan saja. Jadi kalau semua developer indoensia menggunakan konsep open id yang sama untuk identifikasi form isian mungkin pemerintah bisa di push juga untuk memakainya.
April 28th, 2010 at 12:19 am
kendalanya di harga software nya mas…mahal,software birokrasi maya tuch 500rb.gak kuat nanggung tuch orang satu rw.akhirnya sampe skrg saya hanya pake office buat input data 1 rw…boro2 buat entry data,komp aja gak ada bantuan dari pemerintah.selama ini yg saya lakukan cuman lilahi taala,pake komp sendiri buat kepentingan rw.kali aja ada solusi dari mas2 yang ganteng nich